Prosedur Layanan Posbakum

Pengadilan Agama Kelas I.B Ambarawa memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

LAYANAN POSBAKUM MELIPUTI:

  1. Konsultasi hukum.
  2. Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata.
  3. Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata.
  4. Sidang keliling.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi, leafler dan langsung mendatangi ruangan Posbakum di Pengadilan Agama Klas I.B Ambarawa.

MEKANISME DAN PERSYARATAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
DI PENGADILAN AGAMA Kelas I.B Ambarawa

Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

  1. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

  1. Jenis Jasa Hukum.
  • Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas I.B Ambarawa berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.
  1. Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum
  • Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
  1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
  4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Pencarian

Informasi Cepat

e-Court

e court

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

 

Informasi Perkara

Informasi Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

SIWAS

Clipboard02

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Lebih Lanjut

 

Pelayanan Pengaduan

Panduan Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Dokumen Perkara

Data dokumen perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Lebih Lanjut

 

Bantuan Hukum

Informasi Permohonan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Tautan Luar

Mahkamah Agung

MA

Website utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebih Lanjut

 

Dirjen Badilag

Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Lebih Lanjut

 

PTA Jawa Tengah

Website Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Lebih Lanjut

 

Pemkab Semarang

kabsmg

Website Pemerintah Kabupaten Tingkat II Semarang

Lebih Lanjut

 

Quick Poll

Pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa

Kegiatan Pengadilan

No events found

Pelayanan

Menu Mobile